Focus Group Discussion Fungsional Analis Kebijakan

Pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2026 bertempat di Bale Tawang Arum kompleks BalaiKota Surakarta telah dilaksanakan kegiatan Forum Group Discussion Fungsional Analis Kebiajakan di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.

Jabatan Fungsional Analis Kebijakan memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, adaptif, dan berbasis bukti. Seorang Analis Kebijakan tidak hanya dituntut mampu menyusun rekomendasi kebijakan, tetapi juga mengawal proses perumusan, implementasi, hingga evaluasi kebijakan publik agar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta, Pemangku Jabatan Fungsional Analis Kebijakan terdiri dari rekan-rekan yang berasal dari penyetaraan jabatan maupun yang memang meniti karier sebagai Analis Kebijakan sejak awal. Perbedaan latar belakang tersebut merupakan kekuatan yang perlu disinergikan melalui forum seperti hari ini, sehingga terbangun pemahaman yang sama mengenai peran, kompetensi, serta pengembangan karier Jabatan Fungsional Analis Kebijakan.

Melalui kegiatan FGD ini, diharapkan para fungsional Analis Kebijakan dapat memanfaatkan kesempatan untuk berdiskusi secara aktif, menggali pengalaman, serta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dari narasumber mengenai praktik pelaksanaan tugas, tantangan, dan pengembangan profesi Analis Kebijakan di instansi pemerintah.

Pada kegiatan FGD tersebut dihadirkan Bapak Sujatmiko,SH.M.Si., selaku Narasumber dari Badan Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia yang telah berkenan berbagi pengetahuan dan pengalaman walaupun pada kegiatan ini baru dapat hadir secara daring. Diharapkan materi yang disampaikan dapat menjadi inspirasi sekaligus referensi bagi penguatan kapasitas Analis Kebijakan di Pemerintah Kota Surakarta.

Semoga kegiatan ini tidak berhenti sebagai forum diskusi semata, tetapi menjadi langkah nyata dalam memperkuat kualitas analisis kebijakan di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta, sehingga setiap kebijakan yang dihasilkan semakin berkualitas, implementatif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.